NEXUS/WORLD

Pemilu Myanmar Selesai di Tengah Perang dan Kontrol Militer yang Makin Kuat

Pemilihan umum di Myanmar yang berlangsung secara bertahap selama hampir sebulan resmi memasuki babak akhir pada Minggu (25 Januari 2026) setelah fase ketiga pemungutan suara digelar di puluhan wilayah di seluruh negeri. Pemilu ini merupakan yang pertama sejak kudeta militer Februari 2021, namun dikritik luas oleh komunitas internasional sebagai upaya untuk mengokohkan kendali militer atas pemerintahan, bukan sebagai cermin pilihan rakyat yang bebas.

Menurut data sementara dari Komisi Pemilihan, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer berada di posisi dominan dalam perolehan kursi parlemen setelah memenangkan sebagian besar kursi yang diperebutkan dalam dua putaran awal. Hasil lengkap masih ditunggu, tetapi mayoritas kursi di parlemen diperkirakan akan menguatkan posisi partai tersebut dalam proses pembentukan pemerintahan baru.

Pemilu ini diadakan dalam kondisi konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai bagian negara. Banyak wilayah di negara bagian seperti Rakhine, Shan, dan Sagaing tidak menyelenggarakan pemungutan suara karena kawasannya dikuasai oleh kelompok bersenjata atau menjadi medan pertempuran aktif. Akibatnya, sejumlah pemilih di luar kendali rezim militer tidak bisa berpartisipasi dalam proses ini.

Pengamatan independen, termasuk laporan dari media lokal, mencatat tekanan dan intimidasi terhadap warga di beberapa daerah. Ada laporan bahwa warga di Yangon dan Ayeyarwady merasa tertekan untuk datang ke TPS karena khawatir akan konsekuensi kalau tidak memilih, meskipun tidak ada mekanisme pemantauan independen yang kuat.

Kritik keras juga datang dari sejumlah negara dan lembaga internasional. Mereka menilai pemilu ini tidak memenuhi standar demokrasi yang adil dan bebas, terutama karena partai-partai oposisi besar, termasuk National League for Democracy (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dibubarkan atau dilarang berpartisipasi. Banyak tokoh oposisi tetap dipenjara atau berada di luar negeri.

Pimpinan junta, Senior Jenderal Min Aung Hlaing, membela proses pemilu tersebut dan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara adalah cerminan kehendak rakyat serta langkah menuju stabilitas. Pernyataan ini muncul meskipun angka partisipasi suara dilaporkan lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya sebelum kudeta, dan sejumlah negara anggota ASEAN memilih untuk tidak mengakui proses pemilu itu secara resmi.

Dengan parlemen baru dijadwalkan berkumpul pada Maret dan pemerintahan baru mulai bekerja pada April, situasi politik Myanmar tetap penuh tantangan. Banyak pihak internasional memperkirakan pemilu ini akan lebih memperkuat kekuasaan militer daripada membuka jalan bagi transisi demokrasi yang sesungguhnya, sementara konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan masih menjadi beban berat bagi rakyat Myanmar.