NEXUS/WORLD

Kebijakan Greenland Trump Picu Ketegangan Baru antara Sayap Kanan Eropa dan Basis MAGA AS

Hubungan yang semula tampak akur antara sayap kanan politik di Eropa dan pendukung garis keras mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menunjukkan tanda-tanda retak. Ketegangan ini muncul setelah Trump menegaskan kembali ambisinya untuk mendapatkan kendali atas Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, dan mendorong negosiasi langsung dengan Denmark atas status pulau itu. Pernyataan ini dilihat oleh banyak pihak di Eropa sebagai bentuk tekanan yang berlebihan dan berpotensi mengganggu kedaulatan.

Trump, yang berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland namun menekankan perlunya pembicaraan segera tentang pengaturan masa depan pulau tersebut. Pendekatan tersebut, meskipun diikuti oleh penegasan akan “negosiasi langsung”, telah menimbulkan kecemasan di kalangan warga Greenland dan sejumlah politisi Eropa karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat setempat.

Reaksi terhadap kebijakan ini di Eropa tidak hanya datang dari partai mainstream. Beberapa tokoh dan partai sayap kanan di negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Prancis, yang sebelumnya sering menunjukkan simpati terhadap agenda Trump terutama dalam hal imigrasi dan nasionalisme, kini terbuka mengkritik rencana Trump terkait Greenland. Sejumlah parlemen regional bahkan mengambil sikap yang lebih keras terhadap rencana tersebut, termasuk dukungan terhadap penghentian sementara sebuah kesepakatan dagang Uni Eropa dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap yang mereka nilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Perpecahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan ideologis antara kelompok sayap kanan di kedua benua, perbedaan tajam dalam pendekatan terhadap kedaulatan dan intervensi luar negeri bisa menjadi sumber konflik baru. Analis politik Eropa mencatat bahwa gesekan ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan transatlantik jika tidak segera ditangani melalui jalur diplomasi yang lebih sensitif terhadap kedaulatan masing-masing pihak.