Menjelang akhir 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan rangkaian kebijakan strategis yang mencakup reshuffle diplomat, proyeksi kekuatan militer baru, serta sorotan atas isu hukum dan domestik yang tajam.
Rencana Reform UK untuk membatasi anggaran bantuan luar negeri di bawah batas baru dikritik tajam oleh kelompok kemanusiaan dan partai oposisi karena dianggap akan melemahkan peran internasional Inggris.
Pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan kembalinya puluhan duta besar AS dari berbagai negara, langkah yang memicu kekhawatiran akan kosongnya perwakilan diplomatik di sejumlah kawasan strategis.
Parlemen Korea Selatan dan Kantor Presiden menunjukkan dukungan kuat terhadap penyelidikan independen terkait tuduhan campur tangan politik oleh Unification Church, setelah partai pemerintah menyetujui pembentukan penyidik khusus.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk tegas pembunuhan seorang pemimpin protes di Bangladesh dan mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memanas menjelang pemilihan parlemen.
Sidang parlemen Turki yang membahas anggaran negara untuk 2026 berubah kacau saat anggota legislatif dari partai penguasa dan oposisi saling dorong dan tinju di ruang sidang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar pemimpin Venezuela Nicolás Maduro melepaskan kekuasaan, di tengah eskalasi tindakan tekanan terhadap Caracas.
Sejumlah anggota Kongres AS lintas partai mengajukan rancangan resolusi yang mengecam tindakan koersif China terhadap Jepang dan mendorong dukungan lebih kuat kepada Tokyo.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pentingnya perdamaian yang adil bagi Ukraina dalam pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump.
Kremlin menilai perubahan usulan perdamaian oleh Eropa dan Ukraina belum membawa kemajuan berarti bagi penyelesaian konflik dengan Rusia.