JUSTICE

Sidang Perdana Delpedro Marhaen dan Tiga Aktivis Lain Kisahkan Awal Proses Peradilan di Jakarta

Jakarta — Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka proses sidang pertama terhadap Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, bersama tiga terdakwa lainnya terkait kasus dugaan penghasutan yang berhubungan dengan demonstrasi publik pada Agustus 2025. Sidang ini menandai tahap awal proses peradilan setelah berbulan-bulan penanganan hukum dan penahanan mereka di rumah tahanan.

Dalam jadwal yang sudah ditetapkan, sidang perdana tersebut mempertemukan majelis hakim dengan para terdakwa yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar untuk melakukan pembacaan dakwaan serta pemeriksaan persiapan berkas perkara. Proses ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah selanjutnya dari perkara yang telah menarik perhatian publik dan berbagai kelompok masyarakat.

Kasus ini bermula dari aksi demonstrasi massa pada akhir Agustus lalu yang kemudian berujung pada tuduhan penghasutan terhadap keempat aktivis tersebut. Penetapan mereka sebagai tersangka telah memicu perdebatan di ruang publik dan menjadi sorotan kelompok hak sipil yang mempertanyakan aspek kebebasan berpendapat dan proses hukum yang berjalan.

Sidang perdana tersebut dilaksanakan setelah beragam tahapan hukum sebelumnya, termasuk pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta penahanan dan pemindahan para terdakwa dari institusi penyidik ke kejaksaan. Proses hari ini menandai babak baru dalam upaya pengadilan menuntaskan perkara yang dinilai sensitif dan sarat implikasi politik ini.

Pihak pengadilan akan melanjutkan jadwal pemeriksaan lanjutan, termasuk menghadirkan saksi dan pengajuan bukti dari jaksa penuntut umum. Sementara itu, tim kuasa hukum para terdakwa diperkirakan akan mengajukan argumen pembelaan serta keberatan tertentu terhadap dakwaan yang disampaikan.

Sidang ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Transparansi serta independensi majelis hakim akan menjadi sorotan utama publik dalam mengawal jalannya perkara hingga putusan akhir.