NEXUS/WORLD

Pimpinan keamanan Israel tolak rencana pendudukan Gaza

IndosNews – Jakarta, 11 Agustus 2025 – Rencana pemerintahan Israel untuk melakukan pendudukan penuh di Jalur Gaza menuai penolakan keras dari jajaran pimpinan keamanan negeri itu. Sejumlah pejabat tinggi militer dan intelijen menilai strategi tersebut berisiko tinggi, baik dari sisi keamanan dalam negeri maupun diplomasi internasional.

Menurut laporan The Guardian dan Reuters, penolakan ini mencuat dalam rapat tertutup kabinet keamanan Israel pekan lalu. Kepala Staf TNI Israel Eyal Zamir, bersama Kepala Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, Kepala Mossad David Barnea, dan Mayor Jenderal Nitzan Alon, mengingatkan bahwa pendudukan jangka panjang akan membebani anggaran negara, memperparah ketegangan dengan masyarakat internasional, dan berpotensi memicu gelombang perlawanan baru yang lebih besar.

  • Kepala Staf TNI Israel, Eyal Zamir, menentang rencana pendudukan total Gaza, memperingatkan risiko pemberontakan berkepanjangan dan bahaya terhadap sandera. The GuardianReuters

  • Dalam rapat kabinet keamanan, Zamir dan sejumlah pejabat keamanan lainnya—termasuk kepala Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, pemimpin Mossad David Barnea, dan Maj. Gen. Nitzan Alon—menolak rencana pendudukan. Mereka mengusulkan alternatif yang lebih aman dan layak. Asharq Al-Awsat

  • Meskipun ada penolakan tersebut, kabinet keamanan menyetujui rencana untuk mengambil alih Gaza City, dengan prinsip operasi: melucuti Hamas, mengamankan sandera, mendemiliterisasi area, menjaga kontrol keamanan oleh Israel, dan menyerahkan pemerintahan sipil kepada entitas non-Hamas dan bukan Otoritas Palestina. ynetnewsThe GuardianTIME

  • Sementara itu, Netanyahu menegaskan bahwa tujuan Israel bukan pendudukan permanen, melainkan menciptakan “perimeter keamanan”—dan kemudian menyerahkan kendali kepada pemerintahan Arab non-Israel. The Times of IsraelThe Times of India+1

Sumber yang dekat dengan pertemuan tersebut mengungkapkan, para petinggi keamanan mengusulkan alternatif berupa operasi militer terbatas disertai langkah diplomasi regional, ketimbang mengambil alih penuh kendali di Gaza.

Meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan resmi, pengamat menilai penolakan terbuka dari jajaran keamanan dapat memperumit proses pengambilan keputusan politik di Tel Aviv. Rencana pendudukan penuh Gaza juga dinilai akan menjadi sorotan di PBB dan berpotensi memicu sanksi tambahan dari komunitas internasional.

Sementara itu, situasi di Gaza tetap tegang usai rangkaian operasi militer dalam beberapa bulan terakhir. Warga sipil menghadapi krisis kemanusiaan yang akut, dengan minimnya pasokan listrik, air bersih, dan bantuan medis.

Sumber Berita:


 

What's your reaction?

0
AWESOME!
AWESOME!
0
LOVED
LOVED
0
NICE
NICE
0
LOL
LOL
0
FUNNY
FUNNY
0
EW!
EW!
0
OMG!
OMG!
0
FAIL!
FAIL!

Comments

Leave a Reply