WASHINGTON — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa upaya sensor pemerintah China tidak akan mampu menghapus ingatan dunia terhadap tragedi Lapangan Tiananmen 1989. Pernyataan itu disampaikan menjelang peringatan 37 tahun tindakan keras militer China terhadap demonstran pro-demokrasi di Beijing.
Rubio mengatakan para korban dan aktivis yang saat itu memperjuangkan kebebasan, demokrasi, serta hak berkumpul secara damai tetap harus dikenang. Menurutnya, meski Beijing terus membatasi pembahasan mengenai peristiwa tersebut, sejarah tidak dapat sepenuhnya ditutup dari ingatan publik internasional.
Tragedi Tiananmen terjadi pada 4 Juni 1989, ketika militer China dikerahkan untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan warga yang menuntut reformasi politik. Jumlah korban tewas tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah China, namun berbagai perkiraan menyebut ratusan hingga ribuan orang meninggal dalam peristiwa tersebut.
Hingga kini, Tiananmen masih menjadi salah satu isu paling sensitif di China. Pemerintah Beijing secara ketat menyensor pembahasan tentang peristiwa itu di media, internet, buku pelajaran, hingga ruang publik. Di daratan China, penyebutan langsung maupun simbolik terkait tragedi tersebut kerap diblokir atau dihapus.
Rubio menyatakan bahwa mereka yang pernah memperjuangkan kebebasan berekspresi dan hak politik di China pada akhirnya akan tetap mendapat tempat dalam sejarah. Pernyataan ini juga menjadi sinyal bahwa Washington masih menempatkan isu hak asasi manusia sebagai salah satu bagian penting dalam hubungan dengan Beijing.
Sikap Amerika Serikat tersebut muncul di tengah hubungan Washington dan Beijing yang masih diwarnai ketegangan dalam berbagai isu, termasuk perdagangan, keamanan, teknologi, dan aktivitas militer. Di sisi lain, Presiden Donald Trump beberapa kali menunjukkan pendekatan yang lebih hangat terhadap Presiden China Xi Jinping, meski sejumlah pejabat AS tetap mengambil posisi keras terhadap China.
Peringatan Tiananmen kini lebih banyak digelar di luar China. Kota-kota seperti London, New York, Berlin, dan Taipei menjadi lokasi berbagai acara peringatan, sementara ruang publik di Hong Kong yang dulu dikenal sebagai salah satu pusat vigil tahunan kini semakin dibatasi setelah pemberlakuan undang-undang keamanan nasional oleh Beijing.
Taiwan juga ikut menyoroti peringatan tragedi tersebut. Presiden Taiwan Lai Ching-te mendesak China untuk menghadapi kebenaran sejarah dan membuka jalan bagi dialog serta rekonsiliasi. Ia menilai pengakuan terhadap masa lalu penting agar luka sejarah tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Bagi para aktivis HAM dan kelompok diaspora China, peringatan Tiananmen bukan hanya soal mengenang korban, tetapi juga mempertahankan ruang kebebasan berbicara di tengah upaya sensor yang semakin ketat. Mereka menilai ingatan terhadap 4 Juni 1989 tetap menjadi simbol penting perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia di China.
Comments
Leave a Reply