NEXUS/WORLD

Rencana Koalisi Laut AS di Hormuz Belum Dapat Dukungan Kuat dari Sekutu

Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk koalisi internasional guna mengamankan jalur pelayaran di Strait of Hormuz menghadapi respons yang tidak terlalu antusias dari sejumlah negara sekutu. Beberapa negara yang diminta berpartisipasi masih menahan diri dan belum memberikan komitmen jelas untuk mengirim kapal militer ke kawasan tersebut.

Seruan Washington muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang membuat jalur pelayaran strategis di Teluk Persia berada dalam kondisi tidak stabil. Pemerintah AS meminta beberapa negara besar yang bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah seperti Inggris, Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan China untuk ikut menjaga keamanan jalur tersebut.

Namun hingga kini, sebagian negara tersebut masih bersikap hati-hati. Jepang, misalnya, menyatakan belum memiliki rencana untuk mengirim kapal perang ke kawasan tersebut karena mempertimbangkan faktor hukum dan politik domestik. Sikap serupa juga terlihat dari negara lain yang masih mengevaluasi dampak keamanan dan potensi eskalasi konflik jika mereka ikut terlibat secara militer.

Di Eropa, keraguan juga muncul dari pejabat pemerintah yang mempertanyakan efektivitas operasi militer semacam itu. Beberapa pihak menilai langkah memperluas misi keamanan maritim ke Selat Hormuz belum tentu mampu meningkatkan stabilitas, mengingat situasi konflik di Timur Tengah masih sangat kompleks.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur energi vital bagi dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global biasanya melewati perairan sempit tersebut, sehingga gangguan terhadap lalu lintas kapal tanker dapat langsung memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi internasional.

Dengan respons sekutu yang masih terbatas, rencana Washington untuk membentuk armada multinasional di kawasan itu masih belum pasti. Para pengamat menilai bahwa keputusan negara-negara sekutu dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan apakah upaya pengamanan jalur energi utama dunia tersebut dapat terwujud atau justru menghadapi hambatan diplomatik baru di tengah memanasnya konflik regional.