NEXUS/WORLD

Indonesia Terbitkan Aturan Teknis Pemusatan Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Ferroalloy

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan tahapan baru dalam pengendalian ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan teknis yang mewajibkan eksportir batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy melaporkan kegiatan ekspornya kepada perusahaan negara yang ditunjuk pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam strategis. Pemerintah menilai pengelolaan ekspor yang lebih terpusat diperlukan agar penerimaan negara bisa lebih optimal dan praktik perdagangan komoditas dapat diawasi dengan lebih ketat.

Berdasarkan aturan teknis tersebut, tahap awal kebijakan mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Pada fase transisi ini, perusahaan eksportir masih dapat menjalankan aktivitas ekspornya, tetapi wajib menyampaikan laporan kepada badan usaha milik negara yang telah ditunjuk sebagai pengelola ekspor komoditas strategis.

Izin ekspor yang sudah dimiliki pelaku usaha tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir atau paling lambat sampai 31 Desember 2026. Setelah masa tersebut, ekspor komoditas yang masuk dalam daftar strategis akan dilakukan melalui perusahaan negara yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah sebelumnya juga telah menerbitkan regulasi yang menjadi dasar pemusatan ekspor komoditas strategis. Dalam skema tersebut, ekspor sumber daya alam utama seperti batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy akan diproses melalui badan usaha yang berada di bawah kendali negara.

Meski aturan tersebut tidak secara langsung menyebut nama perusahaan dalam regulasi utama, dokumen pemerintah sebelumnya mengidentifikasi Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Perusahaan ini berada dalam ekosistem Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang dibentuk untuk memperkuat peran pemerintah dalam pengelolaan aset strategis.

Kebijakan pemusatan ekspor ini sebelumnya menimbulkan sejumlah pertanyaan dari kalangan dunia usaha. Asosiasi bisnis meminta pemerintah memberikan kejelasan teknis terkait pelaksanaan kebijakan, termasuk soal kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, serta kepastian hukum bagi eksportir.

Pelaku usaha juga menyoroti perlunya sistem digital yang andal untuk memantau transaksi ekspor. Mereka menilai transparansi menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menghambat arus perdagangan, terutama untuk komoditas yang memiliki jaringan pembeli internasional luas.

Di sektor sawit, kebijakan ini menjadi perhatian besar karena Indonesia merupakan salah satu pemasok utama minyak sawit dunia. Sebelumnya, sejumlah pelaku pasar global khawatir pemusatan ekspor dapat memengaruhi kelancaran pasokan, mengubah pola harga, dan mendorong pembeli mencari alternatif dari negara lain.

Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu hubungan dagang yang sudah ada. Perusahaan negara yang ditunjuk disebut akan berperan sebagai penghubung dalam proses ekspor, dengan tetap memperhatikan kontrak komersial yang telah berjalan.

Selain meningkatkan kendali terhadap ekspor, pemerintah juga menargetkan perbaikan penerimaan negara. Salah satu perhatian utama adalah mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing, yang selama ini dinilai berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor komoditas.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada cara pemerintah menjalankannya di lapangan. Jika proses transisi tidak jelas, risiko hambatan perdagangan dan ketidakpastian bagi eksportir dapat meningkat. Sebaliknya, jika dijalankan transparan dan efisien, pemerintah berharap skema ini dapat memperkuat posisi negara dalam mengelola komoditas strategis.

Dengan terbitnya aturan teknis ini, Indonesia memasuki fase penting dalam perubahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Dunia usaha dan investor kini menunggu kepastian implementasi lanjutan, terutama menjelang berakhirnya masa transisi pada akhir 2026.